PALANGKA RAYA – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengkaji dan mematangkan wacana penggabungan (merger) sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat perhatian serius dari jajaran legislatif. Kebijakan penataan kelembagaan yang digulirkan guna efisiensi anggaran dan perampingan struktur organisasi tersebut dinilai harus mengedepankan aspek kehati-hatian agar tidak mengganggu kinerja aparatur serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah yang membidangi hukum, pemerintahan, dan keuangan, Yohanes Freddy Ering, menegaskan bahwa penataan kelembagaan dinas maupun badan di lingkungan Pemprov Kalteng tidak boleh sekadar berfokus pada penghematan anggaran semata. Ia meminta agar rencana penggabungan tersebut didasari atas kajian akademis dan teknis yang matang serta berorientasi jangka panjang.
Tinjauan Landasan Hukum dan Analisis Beban Kerja
Yohanes Freddy Ering menyampaikan bahwa Komisi I DPRD Kalteng mendukung langkah penataan kelembagaan selama memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, serta relevan dengan kebutuhan daerah saat ini. Menurutnya, evaluasi terhadap keberadaan instansi pemerintahan daerah merupakan hal yang lumrah untuk merespons dinamika regulasi nasional dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang responsif.
Namun demikian, terdapat beberapa hal penting yang disoroti oleh politisi senior tersebut mengenai proses perampingan kelembagaan:
-
Kajian Komprehensif dan Transparan
Setiap rencana peleburan atau penggabungan antar-OPD harus didukung oleh kajian organisasi (organizational audit) yang mendalam. Pemerintah Daerah diminta memaparkan peta beban kerja, kesesuaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi), hingga analisis potensi dampak terhadap program prioritas pembangunan.
-
Kesesuaian dengan Regulasi Pusat
Penataan struktur organisasi perangkat daerah harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di tingkat pusat, seperti Peraturan Pemerintah mengenai Perangkat Daerah. Hal ini penting agar kedudukan instansi yang digabung tidak berbenturan dengan kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah.
-
Mencegah Tumpang Tindih Kewenangan
Tujuan utama dari efisiensi organisasi adalah menciptakan struktur yang kaya fungsi namun miskin struktur (rightsizing). Oleh karena itu, peleburan OPD harus benar-benar menyelesaikan persoalan tumpang tindih (overlapping) fungsi antar-dinas dan bukan sekadar memindahkan masalah administrasi.
Jaminan Terhadap Kinerja ASN dan Pelayanan Publik
Salah satu perhatian mendasar yang disuarakan oleh DPRD Kalimantan Tengah adalah kepastian karier dan status para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai honorer yang beroperasi di dinas terdampak. Menurut Freddy Ering, dinamika penataan struktur sering kali memicu kekhawatiran terkait penataan jabatan struktural maupun fungsional di lapangan.
Ia menekankan beberapa poin krusial yang wajib diantisipasi oleh pihak eksekutif:
-
Penataan SDM yang Adil dan Proporcional
Pemerintah daerah harus menyiapkan formulasi penempatan SDM yang matang. Distribusi ASN setelah penggabungan dilakukan wajib mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi pendidikan, serta track record agar tidak memicu demotivasi kerja di lingkungan birokrasi.
-
Kelancaran Pelayanan Masyarakat Tanpa Hambatan
Proses transisi penataan organisasi tidak boleh menghentikan atau memperlambat standar pelayanan publik yang sudah berjalan. Layanan perizinan, sosial, kependudukan, hingga pembangunan infrastruktur dasar harus tetap beroperasi optimal tanpa gangguan administratif selama masa peralihan.
-
Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah
Penggabungan instansi berdampak langsung pada inventarisasi aset, pengalihan dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), dan pelaporan keuangan. Penatausahaan aset harus dilakukan secara tertib dan transparan agar tidak menimbulkan temuan pertanggungjawaban di kemudian hari.
Harapan Sinergi Legislatif dan Eksekutif
Komisi I DPRD Kalteng mendorong pihak pemerintah provinsi untuk segera berkoordinasi dan memaparkan draft penataan kelembagaan tersebut dalam rapat kerja bersama DPRD Kalteng. Langkah dialogis ini dinilai penting untuk menyamakan persepsi dan memastikan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait perubahan struktur organisasi perangkat daerah dapat dibahas secara rasional dan objektif.
Freddy Ering berharap agar restrukturisasi OPD di Kalimantan Tengah nantinya mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih lincah, profesional, efisien, dan berdampak langsung pada percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Bumi Tambun Bungai.(HMS-NMS)
