KATINGAN — Potensi sektor pertanian di wilayah selatan Kabupaten Katingan kembali diuji oleh persoalan klasik yang tak kunjung usai. Meskipun pasokan pupuk untuk musim tanam tahun 2026 dipastikan aman dan mencukupi, para petani di Kecamatan Katingan Kuala justru dihadapkan pada benteng pertahanan terakhir yang amat krusial: hambatan distribusi hasil panen. Tanpa akses logistik yang memadai, melimpahnya produksi padi terancam menjadi kesia-siaan yang menggerus kesejahteraan para pahlawan pangan lokal.
kondisi tersebut menjadi temuan utama jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan saat melaksanakan agenda kunjungan kerja sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II. Kegiatan yang berlangsung pada 28 hingga 31 Januari 2026 ini memotret secara langsung dinamika kehidupan para petani di Desa Makmur Jaya dan Desa Makmur Utama.
Pupuk Melimpah, Jalur Logistik Tersendat
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Katingan, Junaidi, menegaskan bahwa ketersediaan pupuk subsider maupun non-subsider di tingkat pengecer dan kelompok tani sebenarnya berada dalam kondisi aman untuk mendukung proses tanam awal tahun ini. Sinergi antara pemerintah daerah dan distributor dinilai berhasil menjaga ketahanan rantai pasok saprodi (sarana produksi pertanian).
Namun, ironi justru muncul ketika komoditas siap dipanen. Masalah utama yang dirasakan langsung oleh warga Desa Makmur Jaya dan Desa Makmur Utama bukanlah persoalan bercocok tanam, melainkan cara membawa hasil bumi tersebut keluar menuju pasar utama maupun pusat pengolahan.
“Secara ketersediaan pupuk untuk musim tanam 2026 ini tidak ada kendala berarti. Pupuk mencukupi. Namun tantangan paling berat yang dihadapi masyarakat petani di Katingan Kuala saat ini adalah bagaimana mendistribusikan hasil panen mereka secara cepat, efisien, dan dengan biaya yang masuk akal,” tegas Junaidi saat menyampaikan hasil serapan aspirasinya.
Geografi Pesisir dan Beban Biaya Logistik
Kecamatan Katingan Kuala yang terletak di kawasan pesisir Kabupaten Katingan secara geografis sangat bergantung pada moda transportasi air dan jalur darat berskala terbatas. Akses infrastruktur menuju pusat perekonomian kerap terkendala oleh kondisi medan yang berat, pendangkalan muara sungai, hingga pasang surut air laut.
Di Desa Makmur Jaya dan Desa Makmur Utama, jalan usaha tani serta akses penghubung antardesa sering kali mengalami kerusakan parah, terlebih saat curah hujan tinggi memicu genangan. Akibatnya, armada angkut tidak dapat masuk hingga ke titik pengumpulan hasil panen.
Faktor-faktor geografis dan infrastruktur ini berdampak langsung pada rantai ekonomi petani:
-
Lonjakan Biaya Transportasi: Petani terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk menyewa angkutan perahu atau kendaraan roda tiga guna memindahkan gabah dari ladang ke dermaga atau jalan utama.
-
Risiko Kerusakan Kualitas Gabah: Keterlambatan distribusi akibat jalur angkut yang lumpuh berisiko membuat gabah membusuk atau mengalami penurunan kualitas (quality loss), terutama jika kadar air masih tinggi dan sarana pengeringan terbatas.
-
Posisi Tawar yang Lemah terhadap Tengkulak: Akses pasar yang terisolasi memaksa petani menjual hasil panen mereka kepada tengkulak setempat dengan harga di bawah Standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Suara Petani dari Desa Makmur Jaya dan Makmur Utama
Dalam tatap muka yang berlangsung selama empat hari di akhir Januari tersebut, warga dari kedua desa menyampaikan keluh kesah mereka secara mendalam. Bagi warga Desa Makmur Jaya, keberadaan pupuk yang cukup tentu melegakan, tetapi kekhawatiran terbesar mereka tetap bermuara pada momen pascapanen.
“Kami mengapresiasi ketersediaan pupuk yang lancar tahun ini. Tapi kalau jalan menuju pelabuhan atau pasar desa rusak berat dan biaya ketinting (perahu motor) mahal, keuntungan panen kami habis hanya untuk bayar ongkos angkut,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat di Desa Makmur Utama.
Kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang terus menjerat perekonomian desa. Petani telah bekerja keras mengolah lahan dan memanfaatkan jaminan ketersediaan pupuk dari pemerintah, namun keuntungan bersih yang diraup tetap minim akibat bocornya anggaran di sektor distribusi.
Komitmen dan Dorongan Solusi dari DPRD
Menanggapi temuan lapangan ini, Junaidi mendorong Pemerintah Kabupaten Katingan melalui dinas-dinas terkait—seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perhubungan—untuk segera menyusun langkah taktis dan strategis.
Menurut Junaidi, penguatan sektor pertanian tidak boleh berhenti pada penyediaan sarana produksi saja, melainkan harus dibangun secara menyeluruh dari hulu ke hilir (end-to-end).
Hasil kunjungan kerja yang dilaksanakan pada 28–31 Januari 2026 ini dipastikan bakal menjadi bahan masukan penting dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan. Para petani kini menaruh harapan besar agar pembenahan akses distribusi dapat segera direalisasikan sebelum puncak masa panen mendatang tiba. (HMS-Y)
