PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Faridawaty Darland Atjeh, meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap dampak lanjutan dari gejolak harga energi. Menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak kenaikan biaya hidup akibat perubahan harga energi.
Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan secara berantai dapat menyulitkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, termasuk membiayai pendidikan anak dan mengakses layanan kesehatan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah antisipatif agar tekanan ekonomi tidak semakin membebani kelompok rentan.
“Di tengah fluktuasi harga energi, yang harus menjadi perhatian adalah menjaga kestabilan biaya sekolah dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat kelas bawah agar mereka tidak semakin terbebani,” ujarnya, Selasa 23 Juli 2026.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kalteng tersebut menegaskan pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus tetap dapat diakses tanpa hambatan. Pemerintah diminta memastikan berbagai program yang telah berjalan di kedua sektor tersebut tetap terlaksana secara optimal dan terjangkau.
Menurut Faridawaty, meningkatnya biaya hidup berpotensi memperbesar tantangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jika biaya pendidikan dan layanan kesehatan ikut meningkat, kelompok rentan dikhawatirkan semakin kesulitan mempertahankan kualitas hidup.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan bantuan dan program perlindungan sosial, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ketepatan sasaran program dinilai penting untuk mengurangi beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Faridawaty juga menilai keberpihakan kebijakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial. Pemerintah dituntut hadir melalui kebijakan perlindungan yang mampu mencegah kelompok rentan semakin tertinggal ketika tekanan ekonomi meningkat.
Selain menjaga keterjangkauan biaya pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan berbagai skema bantuan sosial juga dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup yang dipengaruhi perubahan harga energi.
Ia menambahkan, sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif. Koordinasi yang baik diharapkan mampu membuat kebijakan perlindungan masyarakat memberikan manfaat nyata bagi kelompok yang membutuhkan.
Faridawaty berharap pemerintah terus memantau perkembangan kondisi ekonomi dan segera mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, hak dasar masyarakat tetap terpenuhi meski menghadapi tantangan akibat fluktuasi harga energi.
(nra/matakalteng)
