Infrastruktur Pendidikan di Pedesaan Katingan Masih Minim, Komisi III DPRD Kalteng Minta Perhatian Serius
PALANGKA RAYA – Kualitas dan pemerataan sarana serta prasarana pendidikan di wilayah pelosok dan pedesaan Kabupaten Katingan hingga kini dinilai masih belum optimal. Kondisi keterbatasan fasilitas pendukung belajar-mengajar tersebut menjadi perhatian serius jajaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera mengambil langkah nyata perbaikan.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah yang membidangi kesejahteraan rakyat, Tomy Irawan Diran, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil serapan aspirasi dan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya, permasalahan infrastruktur pendidikan masih menjadi keluhan mendasar masyarakat pedesaan.
Realitas Ketimpangan Fasilitas Pendidikan di Daerah Pelosok
Tomy Irawan Diran menjelaskan, ketimpangan kualitas sarana dan prasarana pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Katingan terasa cukup mencolok. Keterbatasan aksesibilitas dan kondisi geografis acap kali menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan fasilitas sekolah di wilayah pelosok.
Beberapa persoalan krusial di sektor pendidikan pedesaan Katingan yang disoroti antara lain:
-
Kerusakan Ruang Kelas dan Bangunan Sekolah
Sejumlah sekolah dasar dan menengah pertama di desa-desa terpencil masih mengalami kerusakan fisik, mulai dari atap bocor, dinding kayu yang lapuk, hingga fasilitas sanitasi (MCK) sekolah yang kurang layak atau bahkan tidak tersedia.
-
Kekurangan Meja, Kursi, dan Alat Peraga Belajar
Selain fisik bangunan, keterbatasan sarana penunjang seperti meja dan kursi belajar yang memadai, papan tulis, buku perpustakaan, hingga fasilitas laboratorium dasar masih membayangi kegiatan belajar-mengajar harian para siswa.
-
Keterbatasan Akses Teknologi dan Listrik
Di era digital saat ini, banyak sekolah di pedesaan Katingan yang belum memiliki perangkat komputer memadai maupun jaringan internet yang stabil. Kondisi ini menyulitkan pihak sekolah saat melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) serta membatasi siswa dalam mengakses informasi pembelajaran modern.
-
Rumah Dinas Guru yang Tidak Layak
Ketersediaan tempat tinggal atau rumah dinas guru yang layak di area pelosok masih sangat minim. Padahal, penyediaan hunian yang aman dan nyaman menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga betah dan fokusnya para tenaga pendidik yang bertugas di daerah terpencil.
Dampak Keterbatasan Sarana Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia
Menurut Tomy Irawan Diran, minimnya sarana dan prasarana belajar yang memadai secara tidak langsung berdampak pada motivasi belajar para siswa serta efektivitas pengajaran oleh guru. Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan terjadi ketimpangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) antara anak-anak di pedesaan dan di perkotaan.
Pendidikan merupakan fondasi utama bagi pembangunan daerah jangka panjang. Tanpa adanya intervensi dan pemerataan fasilitas, anak-anak di pedesaan Katingan berpotensi kehilangan kesempatan yang sama untuk bersaing dan mengembangkan potensi secara maksimal. Oleh sebab itu, pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Rekomendasi dan Langkah Strategis Komisi III DPRD Kalteng
Guna mengatasi permasalahan tersebut, Tomy Irawan Diran mendorong adanya sinergi dan langkah kolaboratif yang lebih terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Kementerian Pendidikan.
Komisi III DPRD Kalteng memberikan beberapa rekomendasi strategis:
-
Pendataan dan Pemetaan Sekolah Rusak Secara Akurat
Dinas Pendidikan diminta melakukan pemetaan dan verifikasi faktual secara menyeluruh terhadap kondisi fisik sekolah-sekolah di pelosok Katingan. Data yang akurat akan menjadi acuan dalam penyusunan skala prioritas alokasi anggaran pemugaran dan rehab gedung.
-
Pengalokasian Anggaran Pembangunan Berkeadilan
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBD secara lebih proporsional untuk memprioritaskan sekolah-sekolah pedesaan yang kondisi prasarananya tergolong rusak berat dan sedang.
-
Peningkatan Fasilitas Penunjang dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik
Pemerintah tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik gedung, tetapi juga pemenuhan sarana belajar-mengajar digital serta perbaikan fasilitas rumah dinas guru di pedesaan guna meningkatkan stabilitas dan kualitas mengajar.
-
Kemitraan dan Program Tanggung Jawab Sosial Swasta (TJSL/CSR)
Mendorong keterlibatan sektor swasta, khususnya perusahaan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan yang beroperasi di sekitar wilayah pedesaan Katingan, untuk menyalurkan dana CSR mereka pada program perbaikan infrastruktur sekolah setempat.
Komitmen Pengawasan Masa Depan Pendidikan
Tomy Irawan Diran menegaskan bahwa jajaran legislatif di DPRD Kalimantan Tengah akan terus mengawal dan menyuarakan aspirasi masyarakat pedesaan terkait pemenuhan hak-hak pendidikan. Pihaknya siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pemerataan anggaran dan program pembenahan sekolah dapat terealisasi secara tepat sasaran.
Melalui komitmen bersama dan perhatian intensif dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah pedesaan Kabupaten Katingan dapat segera meningkat, sehingga mampu melahirkan generasi muda Kalteng yang cerdas, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.(HMS-NMS)
