PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Katingan terus memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui dukungan pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengusulkan dua ruas jalan prioritas agar dapat memperoleh pendanaan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Upaya tersebut dilakukan saat Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, bersama Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, mendampingi Bupati Katingan Saiful melakukan kunjungan kerja ke Jakarta untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan DPR RI terkait pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Katingan.
Junaidi menjelaskan, dalam kunjungan tersebut rombongan melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI, termasuk anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto. Pertemuan itu dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
“Kami mendapat amanah dari Pimpinan DPRD untuk mendampingi Bupati Katingan konsultasi dan silaturahmi. Tujuannya agar program pemerintah pusat yang belum diketahui daerah bisa terserap, mengingat anggaran kabupaten/kota saat ini sangat terbatas,” ujarnya usai menghadiri Milad ke-79 HMI di Hotel Best Western Batang Garing, Sabtu malam, 14 Februari 2026.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat dua ruas jalan yang menjadi prioritas usulan. Pertama, pembukaan akses jalan dari Pegatan menuju Katingan Kuala dengan panjang sekitar 94 kilometer. Ruas jalan ini dinilai penting karena akan mendukung konektivitas menuju kawasan lumbung pangan di wilayah tersebut.
“Tujuannya dalam rangka membuka akses dari Kasongan ke lumbung pangan kita. Karena Katingan Kuala itu merupakan kawasan food estate-nya Katingan,” jelasnya.
Selain itu, usulan kedua adalah peningkatan ruas jalan dari Kasongan menuju perbatasan Kalimantan Barat, tepatnya Kabupaten Melawi, sepanjang kurang lebih 82 kilometer. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung sektor ekonomi, perkebunan, dan pertanian antarwilayah.
Junaidi menegaskan bahwa DPRD Kalimantan Tengah siap membantu pemerintah kabupaten dan kota yang ingin memperjuangkan program pembangunan ke tingkat pusat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar berbagai peluang program nasional dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah.
“Kita bersedia dan bersepakat untuk membantu Bupati/Wali Kota kalau ingin minta pendampingan ke manapun. Baik ke DPR-RI, Kementerian Pertanian, Kementerian PU, atau kementerian lainnya demi pembangunan Kalteng,” pungkasnya.
Melalui langkah tersebut, DPRD Kalteng berharap kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah dapat memperoleh dukungan yang lebih luas dari pemerintah pusat sehingga mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Tengah. (BME-2)
