YOGYAKARTA –Dalam rangka mengoptimalkan upaya pemulihan ekosistem dan penguatan sabuk hijau di wilayah Kalimantan, jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan kunjungan kerja strategis ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Fokus utama kunjungan ini adalah melakukan studi komparatif terkait realisasi rehabilitasi hutan dan lahan, serta manajemen reboisasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Rangkaian kunjungan ini dilakukan secara intensif dengan menyambangi dua instansi kunci, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY dan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Serayu Opak Progo, Kamis (07/5/2026).
Menimba Strategi dari Hulu ke Hilir
Kalimantan Tengah, sebagai salah satu paru-paru dunia, menghadapi tantangan besar dalam hal degradasi lahan akibat aktivitas pertambangan dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kalteng menilai Yogyakarta memiliki model manajemen yang unik, di mana keterbatasan lahan justru melahirkan inovasi rehabilitasi yang sangat presisi dan melibatkan partisipasi masyarakat secara masif.
Dalam pertemuan di DLHK DIY, delegasi Kalteng menyoroti strategi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi. DIY dinilai sukses mengembangkan konsep hutan rakyat yang tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga memberikan nilai tambah finansial bagi warga melalui tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS).
“Kami ingin mempelajari bagaimana DIY menjaga konsistensi pertumbuhan pohon pasca-tanam. Di Kalimantan, tantangan kita adalah luasnya wilayah, sehingga pengawasan sering kali terkendala. Di sini, sistem monitoringnya sangat rapi,” ujar salah satu pimpinan rombongan Komisi II DPRD Kalteng.
Fokus pada Pemulihan DAS Serayu Opak Progo
Kunjungan berlanjut ke BPDAS Serayu Opak Progo. Di sini, pembahasan mengerucut pada aspek teknis reboisasi di wilayah aliran sungai. BPDAS memaparkan bagaimana koordinasi lintas sektor dilakukan untuk menjaga daerah tangkapan air (catchment area) guna mencegah banjir dan tanah longsor.
Beberapa poin krusial yang dipelajari oleh Komisi II DPRD Kalteng meliputi:
-
Teknologi Persemaian Modern: Melihat bagaimana penyediaan bibit berkualitas dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung reboisasi skala besar.
-
Sistem Monitoring Digital: Penggunaan aplikasi dan pemetaan satelit untuk memastikan titik-titik rehabilitasi terpantau secara real-time.
-
Konservasi Tanah dan Air: Teknik sipil teknis seperti pembuatan check dam dan sumur resapan yang dikombinasikan dengan pendekatan vegetatif.
Komitmen Implementasi di Kalimantan Tengah
Ketua Komisi II DPRD Kalteng menegaskan bahwa hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi bahan referensi penting dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan anggaran terkait lingkungan hidup di Kalimantan Tengah. Sinergi antara kebijakan pemerintah pusat melalui BPDAS dan pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan di DIY menjadi “cetak biru” yang ingin diadaptasi di Bumi Tambun Bungai.
“Pengalaman dari BPDAS Serayu Opak Progo dan DLHK DIY memberikan perspektif baru bagi kami, terutama dalam hal penegakan regulasi di area sempadan sungai dan optimalisasi dana rehabilitasi agar lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Kunjungan ini diharapkan mampu mendorong percepatan realisasi rehabilitasi hutan di Kalteng, sehingga fungsi hidrologi DAS dapat kembali pulih dan mampu meminimalisir potensi bencana ekologis di masa depan. Dengan kolaborasi lintas wilayah ini, visi besar untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia tetap terjaga demi generasi mendatang. (hms)
