PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah menekankan pentingnya percepatan inklusi keuangan digital sebagai langkah mendorong pemerataan ekonomi di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Akses layanan keuangan dinilai harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pelosok.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalteng, Pipit Setyorini, mengatakan transformasi digital saat ini membuka peluang besar bagi masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan secara lebih mudah, cepat, dan aman.
“Percepatan inklusi keuangan ini penting agar transformasi digital benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah,” ujarnya, Rabu, 14 Januari 2026.
Menurutnya, perkembangan teknologi tidak hanya mengubah pola transaksi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperluas akses layanan keuangan hingga ke daerah-daerah yang selama ini masih terbatas.
“Transformasi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperluas layanan keuangan hingga ke wilayah pelosok,” katanya.
Pipit menilai inklusi keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di Kalimantan Tengah. Jika akses layanan keuangan tidak tersedia secara seimbang, maka potensi ekonomi daerah dinilai akan sulit berkembang secara optimal.
“Jika akses layanan keuangan tidak merata, maka potensi ekonomi daerah sulit berkembang optimal dan kesenjangan antarwilayah akan terus melebar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan layanan keuangan digital yang dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari, terutama dalam proses transaksi yang lebih efisien dan terjangkau.
“Sistem keuangan yang efisien akan memperlancar kegiatan ekonomi sekaligus menekan biaya transaksi yang selama ini menjadi beban masyarakat,” pungkasnya.
DPRD Kalteng berharap pengembangan layanan keuangan digital dapat terus diperluas agar manfaat transformasi teknologi benar-benar mampu mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (BME-2)
