PALANGKA RAYA — Apresiasi tinggi disampaikan oleh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) atas soliditas dan sinergi yang terus terjalin di antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kolaborasi harmonis antara pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, kejaksaan, serta lembaga legislatif dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah serta menyukseskan berbagai program pembangunan di Bumi Tambun Bungai.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menegaskan bahwa keharmonisan dan komunikasi yang efektif di lingkungan Forkopimda memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi masyarakat dan para pelaku usaha. Kondisi lingkungan yang stabil dan kondusif secara langsung mendorong percepatan roda perekonomian dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Forkopimda Kalteng atas sinergi, komunikasi, dan koordinasi yang sangat baik selama ini. Soliditas ini menjadi fondasi yang sangat kuat dalam mengawal agenda-agenda pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhammad Ansyari di Palangka Raya.
Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan prasyarat mutlak bagi terlaksananya program pembangunan daerah. Menurut Muhammad Ansyari, peran aktif aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di Kalteng patut mendapatkan penghargaan.
Kehadiran TNI dan Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum dan pertahanan, tetapi juga aktif dalam mendukung program-program sosial-kemasyarakatan, penanganan bencana alam, hingga pengawalan proyek-proyek strategis daerah.
Beberapa wujud sinergi pengamanan dan stabilitas wilayah yang disoroti meliputi:
-
Pengamanan Agenda Nasional dan Daerah: Memastikan pelaksanaan agenda politik, pemilu, hingga ajang kebudayaan dan ekonomi skala nasional di Kalteng berlangsung aman, tertib, dan damai.
-
Penanganan Potensi Konflik Sosial: Mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, serta kearifan lokal dalam menyelesaikan potensi gesekan sosial di tengah masyarakat.
-
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana: Sinergi tanggap darurat antara BPBD, TNI, Polri, dan instansi terkait dalam menghadapi ancaman bencana musiman seperti karhutla dan banjir.
“Tanpa adanya rasa aman dan situasi yang kondusif, sulit bagi pemerintah untuk mengeksekusi program pembangunan secara maksimal. Sinergi Forkopimda ini terbukti mampu menciptakan rasa aman bagi warga dan iklim yang ramah bagi investasi,” jelas Muhammad Ansyari.
Mendorong Kepastian Hukum dan Iklim Investasi yang Sehat
Selain aspek keamanan, sinergi dengan unsur kejaksaan dan pengadilan juga memegang peranan vital dalam menegakkan kepastian hukum serta transparansi tata kelola pemerintahan. Muhammad Ansyari menyampaikan bahwa pendampingan hukum (legal assistance) dari aparat penegak hukum sangat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan tanpa rasa khawatir melanggar aturan.
Transparansi dan penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi daya tarik utama bagi para investor untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor unggulan Kalimantan Tengah, seperti perkebunan, pertambangan, energi, dan pariwisata.
Langkah penguatan iklim investasi dan kepastian hukum yang didorong mencakup:
-
Pendampingan Hukum Proyek Strategis: Memanfaatkan peran kejaksaan dalam memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah terhindar dari potensi penyimpangan.
-
Kemudahan Izin dan Perlindungan Hukum: Memberikan jaminan kemudahan berusaha bagi investor yang taat aturan serta memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat lokal.
-
Pemberantasan Pungli dan Korupsi: Menguatkan fungsi pengawasan internal dan eksternal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efisien, dan melayani (clean governance).
“Kepastian hukum adalah salah satu kunci utama menarik investasi ke Kalteng. Kerja sama yang baik antara Pemprov, DPRD, dan aparat penegak hukum menjamin bahwa seluruh pembangunan berjalan di atas koridor hukum yang benar,” tegas pimpinan DPRD tersebut.
Sinergi Kebijakan Antara Eksekutif dan Legislatif
Sebagai salah satu bagian dari unsur pimpinan daerah, DPRD Kalteng terus berkomitmen menjaga kemitraan strategis yang harmonis dengan pihak eksekutif (Pemerintah Provinsi). Muhammad Ansyari menegaskan bahwa hubungan kemitraan antara DPRD dan Gubernur beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terus didasari semangat saling melengkapi dan menguatkan.
DPRD Kalteng akan mengoptimalkan tiga fungsi utamanya—yaitu pembentukan peraturan daerah (legislasi), penyusunan anggaran (budgeting), dan pengawasan (oversight)—guna memastikan setiap kebijakan Forkopimda berorientasi pada kepentingan publik.
Area fokus kemitraan strategis legislatif dan eksekutif meliputi:
1. Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Menyelaraskan Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD dari hasil serapan aspirasi reses dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar alokasi pembangunan tepat sasaran.
2. Efisiensi Penganggaran Daerah Mendorong pengalokasian APBD yang berfokus pada sektor-sektor publik mendasar, seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan antardesa.
3. Pengawasan Kinerja dan Evaluasi Melakukan pengawasan berkala terhadap jalannya proyek pembangunan daerah untuk meminimalkan keterlambatan dan memastikan kualitas fisik bangunan sesuai standar yang ditetapkan.
Perkuat Kebersamaan Hadapi Tantangan Pembangunan Masa Depan
Mengakhiri pernyataannya, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalteng Muhammad Ansyari mengajak seluruh jajaran Forkopimda dan elemen masyarakat Kalteng untuk terus memelihara semangat kebersamaan, gotong royong, dan persatuan. Tantangan pembangunan ke depan, termasuk penyiapan Kalteng sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), membutuhkan soliditas yang makin kokoh.
Keharmonisan Forkopimda diharapkan menjadi contoh teladan bagi seluruh komponen masyarakat Kalimantan Tengah dalam menjaga falsafah Huma Betang—yaitu hidup berdampingan secara damai, rukun, dan toleran.
“Tantangan ke depan tentu tidak semakin mudah. Namun dengan sinergi Forkopimda yang solid, didukung partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, kita optimistis Kalimantan Tengah akan semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkas Muhammad Ansyari.(HMS-NMS)
