PALANGKA RAYA — Rencana strategis Pemerintah Pusat dalam membangun jaringan jalur kereta api lintas Kalimantan yang akan menghubungkan berbagai wilayah provinsi menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mendapat sambutan hangat sekaligus perhatian serius dari jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Proyek infrastruktur berskala nasional ini dinilai menjadi momentum emas bagi percepatan konektivitas kawasan dan transformasi ekonomi daerah.
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalteng, Junaidi, menegaskan bahwa keberadaan jalur kereta api lintas Kalimantan tidak hanya akan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi tulang punggung baru bagi distribusi logistik dan komoditas unggulan Kalimantan Tengah menuju pusat pemerintahan baru Indonesia.
“Rencana pembangunan jalur kereta api lintas Kalimantan menuju IKN ini adalah langkah visioner yang sangat kita dukung penuh. Kalimantan Tengah sebagai wilayah penyangga utama IKN harus mengambil peran strategis agar terinterkoneksi secara langsung dengan pusat pertumbuhan baru tersebut,” ujar Junaidi saat ditemui di Palangka Raya.
Mendorong Percepatan Integrasi Konektivitas Antarwilayah
Sebagai salah satu pimpinan legislatif di Bumi Tambun Bungai, Junaidi memandang bahwa konektivitas darat yang mengandalkan jaringan jalan raya saat ini memiliki keterbatasan biaya operasional dan daya angkut. Kehadiran moda transportasi massal berbasis rel diyakini mampu memangkas waktu tempuh dan menekan biaya logistik secara signifikan antarkota dan antarprovinsi di Pulau Kalimantan.
Junaidi mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah aktif berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menentukan trase atau rute jalur kereta api yang paling efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat Kalteng.
Beberapa poin strategis integrasi rute yang diusulkan antara lain:
-
Penetapan Simpul Logistik: Menghubungkan pusat-pusat industri, kawasan pertanian (food estate), serta kawasan pertambangan dan perkebunan di Kalteng langsung ke rute utama kereta api menuju IKN.
-
Integrasi Transportasi Multimoda: Memastikan stasiun-stasiun kereta api terhubung dengan simpul transportasi darat lainnya, pelabuhan laut, serta bandar udara utama di Kalteng seperti Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya.
-
Konektivitas Wilayah Pelosok: Membuka aksesibilitas bagi kabupaten-kabupaten yang selama ini relatif terisolasi agar memiliki akses cepat menuju ibu kota negara dan pusat perdagangan regional.
“Kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Pemprov Kalteng harus proaktif mengusulkan titik-titik penyeberangan rute dan stasiun yang strategis, sehingga komoditas lokal kita bisa terdistribusi secara cepat dan efisien ke kawasan IKN,” tambah Politisi senior Kalteng tersebut.
Kalteng Sebagai Penyangga Pangan dan Bahan Baku IKN
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur membutuhkan pasokan bahan pangan, energi, serta bahan bangunan dalam jumlah yang sangat besar. Dalam konteks ini, Junaidi menekankan bahwa keberadaan jalur kereta api angkutan barang (freight train) akan memperkuat posisi Kalimantan Tengah sebagai penyokong utama kebutuhan logistik IKN.
Sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri pengolahan kayu dan mineral Kalteng diproyeksikan bakal mengalami lonjakan permintaan seiring berjalannya pembangunan infrastruktur dan bertambahnya populasi penduduk di kawasan Nusantara.
Junaidi memaparkan sejumlah potensi pemanfaatan jalur kereta api untuk sektor ekonomi daerah:
-
Pengangkutan Hasil Bumi dan Industri: Memfasilitasi distribusi hasil perkebunan kelapa sawit, karet, serta komoditas unggulan daerah secara masif tanpa merusak jalan raya umum.
-
Dukungan Kawasan Food Estate: Mempercepat pengiriman bahan pangan pokok dari kawasan food estate Kalteng menuju IKN untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
-
Efisiensi Biaya Logistik: Menurunkan cost distribusi hingga 30-40 persen dibandingkan moda angkutan jalan raya, sehingga meningkatkan daya saing produk lokal Kalteng di pasar nasional.
“Kereta api lintas Kalimantan ini akan menjadi game changer bagi perekonomian Kalteng. Pasokan pangan dan bahan baku dari daerah kita dapat terkirim lebih cepat, murah, dan dalam volume besar menuju IKN,” jelas Junaidi.
Perlindungan Hak Masyarakat dan Mitigasi Lingkungan
Di balik potensi ekonomi yang luas, Junaidi turut memberikan catatan krusial mengenai proses pembebasan lahan dan dampak lingkungan dari mega proyek pembangunan jalur kereta api tersebut. Ia mengingatkan agar perencanaan teknis tetap memprioritaskan pemenuhan hak-hak masyarakat adat serta kelestarian ekosistem hutan Kalimantan.
Proses pengadaan tanah harus dilakukan secara transparan, adil, dan mengedepankan komunikasi persuasif dengan warga lokal agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.
Rekomendasi penanganan aspek sosial dan lingkungan yang disuarakan oleh pimpinan DPRD ini meliputi:
1. Pelibatan Masyarakat Adat dan Tokoh Lokal Mengikutsertakan pemangku adat dan elemen masyarakat lokal dalam proses sosialisasi trase jalan rel untuk memastikan tidak ada kawasan sakral, lahan adat, atau pemukiman padat yang dirugikan tanpa ganti rugi yang layak.
2. Studi Amdal yang Komprehensif Memastikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dilakukan secara ketat untuk meminimalkan fragmentasi habitat satwa liar serta mencegah potensi bencana banjir di sepanjang jalur perlintasan rel.
3. Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Mendorong pelibatan tenaga kerja dan kontraktor lokal Kalteng dalam tahap konstruksi hingga operasional penunjang proyek kereta api guna menyerap lapangan kerja daerah.
Harapan Besar Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Mengakhiri pernyataannya, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalteng Junaidi menyampaikan harapan besarnya agar proyek jaringan kereta api lintas Kalimantan ini dapat masuk dalam prioritas pembangunan nasional dan terealisasi sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
DPRD Kalteng berkomitmen untuk mengawal dari sisi regulasi dan kebijakan daerah guna mendukung kemudahan investasi serta kesiapan infrastruktur penunjang di tingkat provinsi.
“Sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemprov Kalteng, Pemkab/Pemko, dan DPRD menjadi kunci keberhasilan. Kita berharap proyek ini dapat segera dimulai konstruksinya demi terwujudnya pemerataan pembangunan di Pulau Kalimantan dan suksesnya IKN Nusantara,” pungkas Junaidi. (hms-NMS)
