BANDUNG – Dalam upaya memperkuat ketahanan wilayah dan menciptakan iklim politik yang kondusif, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Jumat (8/5/2026). Kunjungan ini difokuskan pada penguatan hubungan kerja sama antara pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan Partai Politik (Parpol) dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.
Rombongan Komisi I DPRD Kalteng yang dipimpin oleh ketua komisi beserta jajaran anggota, disambut hangat oleh jajaran pimpinan Bakesbangpol Jawa Barat di ruang pertemuan utama. Agenda ini menjadi sangat krusial mengingat dinamika sosial-politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan strategi kolaborasi yang matang antara elemen masyarakat dan instansi vertikal pemerintah.
Mengapa Jawa Barat menjadi tujuan utama? Komisi I menilai Jawa Barat memiliki kompleksitas penduduk dan jumlah Ormas serta Parpol yang sangat besar, namun mampu mempertahankan stabilitas keamanan yang terjaga dengan baik. Melalui kunker ini, DPRD Kalteng ingin mendalami bagaimana Bakesbangpol Jawa Barat membangun komunikasi yang efektif agar perbedaan aspirasi politik tidak memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, dibahas secara mendalam mengenai mekanisme pemberian dana hibah, pembinaan ideologi, serta pengawasan kegiatan ormas agar tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pihak Bakesbangpol Jawa Barat memaparkan strategi “Early Warning System” atau sistem deteksi dini yang melibatkan tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik untuk meredam isu provokatif sebelum meluas.
Proses sinergi ini dilakukan melalui forum dialog rutin yang tidak hanya dilakukan saat menjelang Pemilu, tetapi menjadi agenda tetap daerah. Dengan adanya pemahaman yang sama, Ormas dan Parpol diharapkan tidak hanya menjadi mesin suara, tetapi juga menjadi agen edukasi politik yang sehat bagi warga.
“Kami berharap hasil dari kunjungan ini dapat diimplementasikan di Kalimantan Tengah. Sinergi yang kuat antara pemerintah dengan Ormas dan Parpol adalah kunci utama untuk memastikan pembangunan daerah tidak terhambat oleh gejolak sosial,” ungkap salah satu anggota Komisi I di akhir pertemuan.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Bakesbangpol Kalteng dalam merumuskan pola pembinaan yang lebih partisipatif, sehingga stabilitas sosial dan politik di Bumi Tambun Bungai tetap kokoh demi kesejahteraan masyarakat luas. (HMS- TEA)
