PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Perhatian pemerintah terhadap pahlawan tanpa tanda jasa di garis depan, yakni para relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dituntut untuk lebih dari sekadar bantuan insidental. Armada relawan sangat membutuhkan kepastian honorarium dan dukungan biaya operasional permanen, agar tugas penanggulangan bencana dapat berjalan optimal.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Okki Maulana, secara khusus mengapresiasi langkah Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, yang telah memberikan perhatian nyata kepada para relawan pemadam karhutla. Menurutnya, kepedulian tersebut merupakan wujud tanggung jawab moral pemerintah terhadap dedikasi tim di lapangan.
“Saya memandang langkah Pak Wali Kota ini sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab, sekaligus apresiasi yang luar biasa bagi kawan-kawan relawan yang selama ini berjibaku di lapangan,” ujar Okki, Kamis (14/10).
Okki menilai, peran relawan tidak bisa dipandang sebelah mata dalam membantu pemerintah menangani situasi gawat darurat. Namun sayangnya, dedikasi yang mempertaruhkan tenaga dan waktu tersebut, kerap kali harus dibayar mahal, karena tak jarang relawan terpaksa merogoh kocek pribadi demi menutupi biaya operasional pemadaman.
Kondisi ironis inilah yang menurut Okki, harus segera dituntaskan melalui kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan tugas relawan. “Relawan ini menjalankan tugas mulia melayani dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera membentuk sistem dukungan yang lebih terarah dan jelas, termasuk memastikan alokasi honor bagi mereka,” tegasnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Relawan Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Kota Palangka Raya ini, sangat memahami realita di lapangan. Ia menegaskan, kesiapsiagaan armada dan personel tidak bisa selamanya dibiarkan hanya menggantungkan asa pada semangat kesukarelaan semata tanpa adanya sokongan logistik yang memadai dari negara. (ko)
