PALANGKARAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hasilnya, seluruh fraksi pendukung di lembaga legislatif tersebut secara bulat menyatakan menerima Raperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama.
Jalannya rapat paripurna penting ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Ansyari, didampingi oleh Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, serta dihadiri secara fisik maupun virtual oleh segenap Anggota DPRD Kalteng dari lintas komisi dan daerah pemilihan. Sementara itu, jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hadir diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili Gubernur Kalteng, bersama jajaran kepala dinas dan badan di lingkungan Pemprov.
Dalam ikhtisar pemandangan umum yang dibacakan oleh masing-masing juru bicara fraksi, seluruh fraksi—mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKB, PAN, hingga fraksi gabungan—menyampaikan apresiasi atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2025 yang tepat waktu dan transparan. Kendati memberikan persetujuan untuk pembahasan lebih lanjut, setiap fraksi tidak ragu menyelipkan deretan catatan strategis, kritikan membangun, serta masukan mendalam terkait kinerja penyerapan anggaran di pelbagai sektor prioritas.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Ansyari, saat memimpin jalannya sidang menekankan pentingnya masa pembahasan mendatang untuk membedah penggunaan anggaran belanja secara detail. Menurutnya, rapat paripurna ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan mekanisme krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Senada dengan Ansyari, Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menyatakan bahwa poin-poin Pemandangan Umum Fraksi memuat banyak aspirasi masyarakat yang diserap anggota dewan dari lapangan. Fokus utama perhatian para anggota dewan meliputi percepatan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan dasar, serta penguatan sektor pertanian dan UMKM guna menopang perekonomian daerah.
Mewakili Gubernur Kalteng, Sekda Prov Kalteng menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan sidang, para pimpinan fraksi, dan seluruh Anggota DPRD Kalteng atas pandangan serta koreksi yang konstruktif. Sekda menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bersikap terbuka dan siap memberikan penjelasan secara mendalam dalam setiap sesi rapat kerja lanjutan.
Rangkaian rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan berkas dokumen Pemandangan Umum Fraksi secara resmi dari Wakil Ketua II Ansyari kepada Sekda Prov Kalteng. Setelah tahapan ini, DPRD Kalteng dijadwalkan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau menugaskan Gabungan Komisi untuk menggelar rapat kerja intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna menyinkronkan seluruh catatan sebelum Raperda ini disahkan menjadi Peraturan Daerah. (HMS-TEA)
