BANJARMASIN – Jajaran Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (7/5). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari kebijakan strategis terkait penanganan infrastruktur jalan kabupaten di tengah tantangan penurunan alokasi anggaran.
Rombongan legislator dari Bumi Tambun Bungai ini disambut langsung oleh Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, Alin Norkhalis, yang hadir mewakili Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ir. M. Yasin Toyib, ST., MT. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Dinas PUPR Kalsel tersebut berjalan dinamis dengan fokus utama pada efisiensi pembiayaan infrastruktur.
Sinkronisasi Kebijakan Provinsi dan Kabupaten
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, H. Rusdi Gozali, yang memimpin langsung jalannya diskusi, menyampaikan bahwa persoalan infrastruktur jalan kabupaten sering kali menjadi kendala klasik di daerah, terutama saat ruang fiskal daerah sedang menyempit.
“Kami ingin melihat sejauh mana kebijakan PUPR Kalsel dalam menyikapi kondisi anggaran yang saat ini sedang menurun, namun tetap mampu menjaga kemantapan jalan, khususnya pada ruas-ruas jalan kabupaten yang menjadi penyokong ekonomi,” ujar Rusdi Gozali.
Menurutnya, Kalteng memerlukan referensi mengenai pola koordinasi dan pemberian bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, meskipun ketersediaan dana terbatas.
Prioritas Pemeliharaan dan Skala Ekonomi
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, Alin Norkhlis, memaparkan bahwa pihaknya saat ini lebih menekankan pada skala prioritas dan optimalisasi pemeliharaan rutin. Di tengah penurunan anggaran, pembangunan jalan baru atau pembukaan lahan mulai dibatasi, sementara anggaran yang ada difokuskan untuk mempertahankan kondisi jalan yang sudah mantap agar tidak rusak berat.
Beberapa poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi:
- Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK): Memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk menutupi celah anggaran daerah.
- Bantuan Keuangan Khusus: Penyaluran anggaran provinsi ke kabupaten yang diprioritaskan pada jalur logistik dan akses menuju fasilitas publik.
- Pengawasan Teknis: Pemberian bantuan teknis dari Dinas PUPR Provinsi kepada Dinas PUPR Kabupaten dalam hal standarisasi kualitas jalan.
Harapan Sinergitas Antar-Daerah
Di akhir diskusi, Rusdi Gozali mengapresiasi keterbukaan informasi dari pihak Dinas PUPR Kalsel. Hasil dari kunker ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan masukan penting bagi Pemerintah Provinsi Kalteng dalam menyusun skema anggaran infrastruktur pada tahun-tahun mendatang.
“Tantangan anggaran yang menurun bukan berarti pembangunan berhenti. Inovasi kebijakan dan ketegasan dalam menentukan skala prioritas seperti yang diterapkan di Kalsel akan kami bawa sebagai bahan pertimbangan di Kalteng,” pungkas Rusdi.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dua provinsi bertetangga ini dalam mewujudkan konektivitas wilayah yang handal di Pulau Kalimantan. (hms)
