Bali- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen memperkuat kerangka hukum daerah dalam merespons dinamika ketenagakerjaan lokal. Langkah konkrit tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi Bali pada Kamis, 23 Juli 2026.
Rombongan Bapemperda DPRD Kalteng dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda, Ampera A.Y. Mebas. Kunjungan kerja ini dirancang untuk memperoleh pengayaan pemahaman mendalam, substantif, serta produktif terkait proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD mengenai Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.
Urgensi Penguatan Regulasi Tenaga Kerja Lokal
Pengembangan investasi dan percepatan pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) daerah agar tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Oleh karena itu, penyusunan Raperda Inisiatif tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal menjadi instrumen hukum yang sangat krusial.
Melalui regulasi ini, DPRD Kalteng berupaya menciptakan kepastian hukum bagi penyerapan tenaga kerja lokal di berbagai sektor industri, perkebunan, pertambangan, maupun jasa. Namun, dalam merumuskan klausul-klausul normatif yang implementatif, diperlukan perbandingan (benchmarking) dengan daerah lain yang telah berhasil atau tengah menghadapi tantangan serupa, salah satunya Provinsi Bali.
Pelajaran Berharga dari Dinamika Ketenagakerjaan di Bali
Provinsi Bali dipilih sebagai tujuan kunjungan kerja karena dinamika ketenagakerjaannya yang unik dan kompleks. Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali memiliki daya tarik tinggi bagi tenaga kerja dari luar daerah maupun mancanegara. Situasi ini menciptakan kompetisi ketat bagi tenaga kerja lokal Bali di berbagai sektor, khususnya industri pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa.
Dalam pertemuan diskus interaktif bersama jajaran DPRD Provinsi Bali, Bapemperda DPRD Kalteng menggali berbagai aspek kritis, antara lain:
-
Tantangan dan Situasi Nyata: Pemetaan tantangan yang dihadapi Bali dalam menjamin keberlanjutan kesempatan kerja bagi warga lokal tanpa mengabaikan keterbukaan pasar dan iklim investasi.
-
Mekanisme Perlindungan dan Pengutamaan: Strategi penetapan porsi atau persentase penyerapan tenaga kerja lokal yang proporsional pada badan usaha publik maupun swasta.
-
Harmonisasi Budaya dan Regulasi: Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal ke dalam peraturan daerah sebagai syarat kualifikasi atau pendukung pemberdayaan SDM lokal.
-
Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi: Langkah konkret pemerintah daerah dalam menyelaraskan kurikulum pelatihan kerja dengan kebutuhan pasar industri agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing tinggi.
Diskusi Pembahasan dan Formulasi Raperda Inisiatif
Ketua Bapemperda DPRD Kalteng, Ampera A.Y. Mebas, menegaskan bahwa hasil dari kunjungan kerja ini memberikan gambaran komprehensif mengenai formulasi pasal-pasal strategis dalam Raperda. Pengalaman DPRD Bali dalam menghadapi kendala sosiologis maupun Yuridis-normatif menjadi rujukan penting agar Raperda yang dirancang DPRD Kalteng tidak membentur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat diterapkan secara efektif (applicable).
Beberapa poin penting yang menjadi fokus tindak lanjut penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kalteng meliputi:
-
Definisi dan Kriteria Tenaga Kerja Lokal: Penyusunan batasan hukum yang jelas dan inklusif mengenai kriteria tenaga kerja lokal.
-
Kewajiban Perusahaan: Penetapan skema kemitraan antara investor/perusahaan dengan penyedia tenaga kerja lokal dan Balai Latihan Kerja (BLK).
-
Pengawasan dan Sanksi: Perumusan fungsi pengawasan bertingkat serta penetapan sanksi administratif yang tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pengutamaan tenaga kerja lokal.
-
Insentif Daerah: Pembahasan peluang pemberian kemudahan atau insentif bagi dunia usaha yang secara konsisten memberdayakan SDM lokal di atas target minimal.
Harapan dan Langkah Selanjutnya
Kunjungan kerja Bapemperda DPRD Kalteng ke DPRD Provinsi Bali ini diharapkan menjadi pijakan kokoh dalam merampungkan naskah akademik dan draft Raperda Inisiatif Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal. Dengan pengayaan pemahaman yang produktif ini, Bapemperda optimis dapat melahirkan produk hukum yang pro-rakyat, mendukung pertumbuhan investasi yang inklusif, serta mampu menekan angka pengangguran di Kalimantan Tengah. (HMS-TEA)
