PALANGKA RAYA — Tanggal 27 Januari 2026.Wacana mengenai penataan kelembagaan dan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam struktur ketatanegaraan kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Di tengah bergulirnya diskusi publik tersebut, penegasan mengenai pentingnya mempertahankan independensi institusi kepolisian terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari jajaran legislatif di daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Sudarsono, S.H., M.A.P., memberikan pandangan kritis dan tegas terkait isu ini. Menurutnya, posisi Polri sebagai lembaga independen yang berada langsung di bawah Presiden merupakan asas krusial untuk menjamin penegakan hukum yang objektif, profesional, serta terbebas dari intervensi politik maupun kekuasaan eksekutif tertentu.
Independensi Institusi sebagai Benteng Utama Keadilan
Dalam keterangannya di Palangka Raya, Sudarsono menekankan bahwa institusi penegak hukum seperti kepolisian membutuhkan ruang gerak yang mandiri. Kepolisian tidak boleh terjebak atau ditempatkan di bawah kendali kementerian tertentu. Langkah penempatan di bawah kementerian dikhawatirkan dapat membahayakan netralitas serta memicu adanya kepentingan sektoral dalam penegakan hukum.
“Apabila kita merindukan sistem penegakan hukum yang sehat dan dipercaya publik, syarat utamanya adalah kepolisian yang independen. Polri harus tetap berdiri sebagai lembaga yang mandiri dan tidak ditempatkan di bawah struktur kementerian,” ujar Sudarsono.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Polri langsung di bawah Presiden secara historis dan konstitusional telah dirancang untuk menjaga netralitas aparat dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengayoman, serta penegakan hukum. Menurutnya, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan kendala birokrasi yang berbelit-belit serta kerentanan terhadap intervensi politik praktis.
Pentingnya Pembenahan Internal dan Transformasi Moral
Meski mendukung penuh struktur kepolisian yang mandiri, Sudarsono mengingatkan bahwa independensi kelembagaan bukan berarti kepolisian menjadi lembaga yang tidak tersentuh evaluasi. Sebaliknya, status mandiri tersebut harus diimbangi dengan komitmen tinggi untuk melakukan perbaikan dan reformasi internal secara konsisten dan berkelanjutan.
Sudarsono menyoroti beberapa aspek krusial yang perlu terus dibenahi oleh institusi Polri:
-
Integritas dan Profesionalisme Anggota: Kemandirian lembaga harus tecermin dari perilaku aparatur di lapangan yang memegang teguh etika dan transparansi dalam menangani setiap perkara.
-
Kualitas Pelayanan Publik: Pendekatan humanis dan responsif dalam menerima serta menindaklanjuti laporan masyarakat merupakan kunci utama membangun kepercayaan.
-
Pengawasan Internal yang Efektif: Sistem pengawasan harus diperkuat agar segala bentuk penyalahgunaan wewenang dapat ditindak secara tegas tanpa tebang pilih.
“Mandiri secara kelembagaan harus berjalan seiring dengan perbaikan kualitas internal. Integritas para anggota di seluruh jenjang jabatan adalah benteng sesungguhnya dalam menjaga kehormatan institusi,” tegas politikus dari Kalteng tersebut.
Menepis Polemik dan Fokus pada Tugas Pokok
Mengenai dinamika penataan lembaga hukum yang sering memicu debat publik, Sudarsono mengimbau agar semua pihak tidak larut dalam polemik wacana struktur kelembagaan yang berlebihan. Fokus utama saat ini seharusnya diarahkan pada penguatan peran Polri dalam memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden telah diatur dalam amanat konstitusi dan perundang-undangan. Selama kepemimpinan di tubuh kepolisian mampu menjaga integritas, transparansi, serta akuntabilitas kerja, maka struktur yang ada saat ini sudah sangat ideal untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia.
“Kita tidak perlu berspekulasi atau memperdebatkan hal-hal yang dapat memecah fokus pelayanan publik. Hal yang terpenting adalah memastikan bahwa Polri tetap fokus menjalankan tugas utamanya sebagai penegak hukum yang adil, jujur, serta transparan,” tambah Sudarsono.
Relevansi Penegakan Hukum Berkeadilan di Daerah
Penguatan independensi Polri memiliki dampak langsung terhadap kepastian hukum dan stabilitas di daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan Kalteng yang kaya akan sumber daya alam sering kali diwarnai oleh potensi konflik agraria, persoalan lingkungan, hingga kejahatan lintas sektor.
Dalam situasi ini, keberadaan aparat kepolisian yang independen, netral, dan tidak terikat oleh kepentingan kelompok tertentu sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik secara adil dan bermartabat.
Sudarsono berharap agar sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah terus terjalin erat dalam kerangka penegakan hukum yang transparan. Menurutnya, kepastian hukum di daerah merupakan salah satu pilar utama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menjamin kesejahteraan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Bumi Tambun Bungi.
Menjawab Harapan Masyarakat
Masyarakat Indonesia, khususnya warga Kalimantan Tengah, memiliki harapan besar terhadap terciptanya penegakan hukum yang tidak memihak. Independensi institusi Polri diharapkan bukan sekadar menjadi landasan hukum di atas kertas, melainkan wujud nyata dalam tindakan hukum sehari-hari.
Sudarsono menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa Polri mampu terus bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dicintai dan dipercaya oleh publik.
“Dengan posisi kelembagaan yang tetap independen dan semangat pembenahan diri yang tiada henti, kita meyakini Polri akan semakin profesional dan mampu menjawab seluruh harapan masyarakat akan hadirnya keadilan hukum yang sejati,” pungkas Sudarsono.(HMS-NMS)
