JAKARTA – Dalam upaya memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Bumi Tambun Bunga, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi DKI Jakarta pada Jumat, 4 September 2026. Kunjungan ini berfokus pada studi komparasi pengelolaan rantai distribusi, hilirisasi, serta tata kelola pemasaran hasil perikanan bertempat di Pasar Ikan Modern (PIM) yang berlokasi di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara.
Rombongan Komisi II DPRD Kalteng meninjau langsung bagaimana pengelolaan sentra pemasaran perikanan skala besar yang hibrid, memadukan sistem perdagangan modern dengan standar higienitas dan konektivitas rantai dingin (cold chain) yang terintegrasi.
Urgensi Studi Komparasi Pengelolaan Hasil Perikanan
Kalimantan Tengah memiliki potensi perikanan yang sangat melimpah, baik dari sektor perikanan tangkap di wilayah pesisir selatan seperti Kotawaringin Barat, Seruyan, dan Sukamara, maupun perikanan budidaya perairan darat sepanjang aliran sungai-sungai besar. Namun, tantangan utama yang dihadapi daerah selama ini terletak pada pengelolaan pascapanen, keterbatasan fasilitas pendukung rantai dingin, serta efisiensi rantai distribusi pemasaran dari sentra produksi menuju konsumen.
Kunjungan kerja ke Pasar Ikan Modern PPS Nizam Zachman Muara Baru ini menjadi langkah strategis bagi Komisi II DPRD Kalteng untuk melihat secara dekat model pengelolaan pasar perikanan yang representatif, teratur, dan higienis. Pengalaman dan skema tata kelola di Muara Baru diharapkan dapat direplikasi atau disesuaikan dengan kondisi daerah guna mendorong percepatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk perikanan di Kalimantan Tengah.
Fokus Peninjauan di Pasar Ikan Modern Muara Baru
Selama peninjauan di lapangan, rombongan Komisi II DPRD Kalteng mendalami berbagai aspek penting terkait rantai pasok dan operasional kawasan perikanan modern:
-
Sistem Rantai Cold Chain Terpadu: Melihat secara langsung penggunaan fasilitas pendingin (cold storage), ketersediaan pabrik es penunjang, serta sarana penanganan hasil tangkapan yang meminimalkan risiko penurunan kualitas ikan (post-harvest losses).
-
Penataan Dan Higienitas Lapak Pemasaran: Mempelajari pola manajemen sarana dan prasarana pasar yang mampu menjaga kebersihan, keteraturan lapak, serta pengelolaan limbah cair dan padat secara efektif sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar.
-
Efisiensi Rantai Distribusi dan Transaksi: Mengamati arus distribusi masuk dan keluar barang, mekanisme penentuan harga pasar yang transparan, serta integrasi antara pedagang besar, pengolah, dan pedagang eceran.
-
Penguatan Kemandirian dan Hilirisasi Produk: Mendorong penciptaan ekosistem bisnis di mana hasil perikanan tidak hanya dijual mentah, tetapi juga diolah menjadi produk turunan yang memiliki masa simpan lebih lama dan nilai jual lebih tinggi.
Tindak Lanjut dan Komitmen DPRD Kalimantan Tengah
Hasil studi komparasi ini akan menjadi bahan masukan strategis bagi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan regulasi daerah. Komisi II DPRD Kalteng berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dinas teknis terkait, agar merancang konsep pengembangan sarana pemasaran dan hilirisasi perikanan yang memadai di wilayah Kalteng.
Penerapan rantai distribusi yang efisien dan dukungan infrastruktur pascapanen yang memadai diyakini dapat memotong mata rantai perdagangan yang merugikan nelayan, meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah. (hms-JNA)
