PALANGKA RAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmen mulianya untuk terus berada di garis terdepan dalam mengawal jalannya pembangunan daerah. Di tengah berbagai tantangan kompleksitas pembangunan serta dinamika keterbatasan anggaran, lembaga legislatif ini bertekad memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah provinsi.
Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran penerimaan daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk menyurutkan semangat dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai perwakilan rakyat, DPRD Kalteng memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan alokasi anggaran APBD dimanfaatkan secara tepat guna, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.
“Kami di DPRD Provinsi Kalteng menegaskan komitmen yang tidak pernah surut untuk terus mengawal setiap tahapan pembangunan daerah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Meskipun kita dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan dan keterbatasan fiskal daerah, kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas tertinggi,” ujar Arton S. Dohong di Palangka Raya, Jumat (15/5/2026).
Pengawasan Ketat dan Pemetaan Prioritas di Tengah Keterbatasan Fiskal
Kondisi efisiensi dan pembagian alokasi anggaran nasional maupun daerah menuntut adanya strategi penganggaran yang super presisi. Arton S. Dohong menjelaskan bahwa DPRD Kalteng, melalui fungsi penganggaran (budgeting) dan pengawasan (oversight), terus menyisir program-program kerja pemerintah provinsi agar terfokus pada sektor-sektor mendasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Pemerintah daerah dituntut untuk pandai menentukan skala prioritas sehingga anggaran yang terbatas dapat memberikan dampak (multiplier effect) yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup warga.
Beberapa sektor prioritas yang disoroti oleh Ketua DPRD Kalteng meliputi:
-
Infrastruktur Konektivitas: Pembenahan dan pembangunan jalan serta jembatan penghubung antardesa dan antarkabupaten guna memperlancar arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat.
-
Pendidikan dan Kesehatan: Pemenuhan fasilitas sekolah yang layak, kecukupan tenaga pendidik, serta peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit di wilayah pelosok.
-
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Dukungan anggaran bagi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta UMKM sebagai tulang punggung ketahanan ekonomi lokal.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita tidak bisa lagi menggunakan pola pembangunan yang asal jalan. Harus ada pemetaan skala prioritas yang matang. Mana program yang mendesak untuk rakyat, itu yang harus kita dahulukan,” tegas Politisi senior Kalteng tersebut.
Penyerapan Aspirasi Melalui Reses dan Sinergi dengan Eksekutif
Aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh DPRD Kalteng lahir dari hasil kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi (reses) secara berkala oleh para wakil rakyat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Berbagai keluhan mengenai infrastruktur yang rusak, minimnya fasilitas kesehatan, hingga terbatasnya lapangan kerja diolah menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD.
Arton S. Dohong menekankan pentingnya komunikasi yang sehat dan sinergi yang harmonis antara DPRD Kalteng dengan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam merealisasikan Pokpir tersebut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Langkah penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif yang didorong antara lain:
-
Penyelarasan Pokpir dan Program Pemprov: Memastikan hasil serapan aspirasi reses masuk ke dalam dokumen perencanaan anggaran provinsi secara proporsional.
-
Evaluasi Berkala Kinerja OPD: Melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dan inspeksi lapangan untuk mengevaluasi daya serap serta kualitas pengerjaan proyek oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
-
Transparansi Kebijakan Anggaran: Membuka ruang publikasi dan keterbukaan informasi terkait pembahasan APBD agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan uang rakyat.
“Setiap poin aspirasi yang disampaikan masyarakat saat reses adalah amanah. Tugas kami di DPRD adalah memperjuangkan aspirasi tersebut dalam meja pembahasan anggaran bersama pihak eksekutif agar terwujud program nyata,” tambah Arton S. Dohong.
Mendorong Inovasi Penerimaan Daerah dan Investasi Berkelanjutan
Menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, Arton S. Dohong juga mengimbau Pemerintah Provinsi Kalteng untuk tidak hanya terpaku pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pemprov diharapkan mampu melakukan terobosan dan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi daerah.
Selain itu, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi para investor menjadi langkah strategis untuk menggerakkan pembangunan tanpa melulu membebani APBD.
Rekomendasi pengembangan potensi daerah yang dipaparkan meliputi:
1. Optimalisasi BUMD dan Potensi Pajak Daerah Mendorong BUMD milik Pemprov Kalteng agar lebih produktif dalam menyumbang dividen serta melakukan penataan ulang potensi pajak dan retribusi daerah secara akuntabel.
2. Penguatan Iklim Investasi yang Bertanggung Jawab Membuka pintu investasi seluas-luasnya di sektor industri pengolahan, energi, dan pariwisata dengan tetap mewajibkan investor memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga sekitar.
3. Penguatan Kolaborasi CSR Perusahaan Mendorong perusahaan swasta yang beroperasi di Kalteng untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) secara terarah demi mempercepat pembangunan fasilitas publik di sekitar wilayah operasional.
Bersatu Hadapi Tantangan Masa Depan Kalteng
Mengakhiri keterangannya, Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong mengajak seluruh elemen masyarakat, jajaran pemerintah daerah, serta stakeholder terkait untuk terus memelihara persatuan, kebersamaan, dan optimisme. Berbagai tantangan pembangunan di Kalteng dipercaya akan dapat teratasi apabila semua pihak saling bahu-membahu.
DPRD Kalteng berjanji akan terus membuka pintu aspirasi dan menjadi wadah perjuangan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan wilayah maupun latar belakang.
“Tantangan di depan memang tidak ringan, tetapi dengan semangat Huma Betang, kerja keras, dan transparansi, kita yakin mampu membawa Kalimantan Tengah menjadi daerah yang semakin maju, sejahtera, dan bermartabat,” pungkas Arton S. Dohong.(HMS-NMS)
