Palangka Raya (ANTARA) – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Agie, menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi.
“Kalau bagi responden pertanyaan seperti ini melanggar privasi. Tapi kita juga harus melihat dulu secara keseluruhan, tujuan pertanyaan yang ruwet ini supaya datanya benar,” katanya, Senin.
Ia mengatakan pemerintah membutuhkan data yang lengkap dan akurat agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Oleh karena itu, pertanyaan mengenai pendapatan usaha, tabungan, hingga pola konsumsi menjadi bagian penting dalam proses pendataan.
“Jadi ada tiga itu, data, perencanaan, dan solusi. Nah apabila data tidak benar, sudah pasti tidak menghasilkan solusi yang tepat. Karena itulah Sensus Ekonomi ini harus rumit supaya datanya valid,” ucapnya.
Mantan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya itu menjelaskan data yang berkualitas akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sebaliknya, data yang tidak sesuai kondisi di lapangan dapat memengaruhi ketepatan program pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau data yang masuk benar, maka solusi yang disiapkan pemerintah juga akan lebih tepat karena didasarkan pada kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.
Untuk itu Agie mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi secara jujur kepada petugas.
Ia berharap masyarakat tidak khawatir terhadap banyaknya pertanyaan yang diajukan, karena seluruh informasi tersebut diperlukan untuk menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ya saya harapkan masyarakat bisa menyambut baik petugas sensus yang datang. Karena ini bukan hanya pendataan, tetapi menjadi bagian penting dalam proses pembangunan,” demikian Agie.
