Palangka Raya – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat realisasi program revitalisasi sekolah di daerah.
“Pemerintah daerah harus membangun komunikasi dengan kementerian terkait untuk mengetahui sejauh mana realisasi program revitalisasi di wilayah masing-masing. Dengan begitu pelaksanaannya bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, langkah proaktif dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar kebutuhan pembangunan maupun perbaikan sarana pendidikan mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah pusat. Upaya tersebut juga dapat membuka peluang memperoleh dukungan program lebih awal.
Sugiyarto menjelaskan, data sekolah yang membutuhkan perbaikan pada dasarnya sudah tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Keberadaan data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan prioritas pelaksanaan program revitalisasi.
“Meski data sudah tersedia di Dapodik, pemerintah daerah tetap perlu melakukan pendekatan dan koordinasi secara langsung agar proses tindak lanjutnya bisa berjalan lebih optimal,” ucapnya.
Ia menilai, jika daerah hanya mengandalkan usulan melalui sistem tanpa komunikasi lanjutan, penanganan sekolah yang memerlukan perbaikan berpotensi berlangsung lebih lama karena harus mengikuti antrean program dari pemerintah pusat.
Karena itu, menurut politikus Partai Gerindra tersebut, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi jemput bola agar peluang memperoleh tambahan alokasi anggaran maupun kuota revitalisasi sekolah semakin besar.
“Pendekatan langsung kepada pemerintah pusat menjadi salah satu cara untuk memperbesar kesempatan daerah mendapatkan dukungan pembangunan sektor pendidikan,” ujarnya.
Sugiyarto menambahkan, pola koordinasi seperti itu telah menunjukkan hasil di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada 2026, pemerintah provinsi berhasil memperjuangkan program revitalisasi bagi 100 sekolah.
Ia berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga lebih banyak sekolah yang memperoleh bantuan perbaikan.
“Keberhasilan ini membuktikan bahwa koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat sangat penting. Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota juga melakukan langkah serupa demi percepatan pembangunan pendidikan,” pungkasnya. (KTN)
