PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan sekolah gratis yang didorong Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng. Namun, ia menilai keberhasilan program tersebut harus dibangun melalui kerja sama lintas pihak.
Menurut Sugiyarto, sektor pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga pelaksanaan program sekolah gratis tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata.
“Pendidikan ini urusan semua pihak. Pemerintah, pemerintah daerah, orang tua murid, dan dunia usaha memiliki kewajiban. Artinya, pihak-pihak yang memiliki kelebihan bisa memberikan subsidi silang kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” ujarnya, Selasa, 27 Januari 2026.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kabupaten Lamandau, Kotawaringin Timur dan Sukamara itu mengatakan konsep subsidi silang perlu diperkuat agar manfaat sekolah gratis benar-benar dirasakan seluruh peserta didik, khususnya di wilayah pedalaman.
Ia menyoroti masih terbatasnya jumlah tenaga pengajar yang sesuai kompetensi di sejumlah daerah pedesaan dan pedalaman di Kalteng. Karena itu, menurutnya, diperlukan koordinasi yang baik antara komite sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah dan Dinas Pendidikan.
“Semua itu harus dikoordinir dengan baik dan diawasi dinas pendidikan, supaya subsidi silang dari yang mampu kepada yang tidak mampu bisa benar-benar dirasakan oleh semua pihak,” tegasnya.
Selain persoalan SDM, Sugiyarto juga menekankan pentingnya pemerataan akses teknologi pendidikan. Ia menilai pemanfaatan teknologi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga harus menjangkau sekolah-sekolah di pedesaan.
“Guru-guru di pedesaan perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan pendidikan, kursus, dan pengembangan kompetensi lainnya agar mampu mengikuti perkembangan teknologi saat ini,” katanya.
Tak hanya itu, ia turut menyoroti kondisi infrastruktur sekolah yang masih memerlukan perhatian. Menurutnya, masih banyak bangunan sekolah yang telah berusia puluhan tahun dan membutuhkan rehabilitasi.
“Ini harus menjadi perhatian bersama agar dorongan pemerintah daerah benar-benar bisa dirasakan oleh semua pihak,” tambah Sugiyarto.
Di akhir pernyataannya, Sugiyarto menegaskan ada empat poin penting yang perlu diperkuat dalam pengembangan program sekolah gratis di Kalteng, mulai dari subsidi silang, peningkatan kualitas SDM, pemerataan teknologi pendidikan hingga pembenahan infrastruktur sekolah.
“Saya rasa ada empat hal utama yang perlu didorong ke depan dalam penguatan sekolah gratis di Kalteng. Dan saya sepakat, meskipun terjadi penurunan anggaran, sepanjang semua stakeholder memiliki semangat yang sama, penurunan APBD tidak akan terlalu berpengaruh besar,” pungkasnya. (BME-2)
