PALANGKA RAYA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi pada beberapa indikator kinerja Pemprov setempat.
Sorotan itu disampaikan juru bicara Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono pada rapat gabungan komisi dengan agenda penyampaian hasil evaluasi komisi-komisi serta pendapat fraksi pendukung terhadap LKPj Gubernur Kalteng tahun anggaran 2025, Senin (11/5/2026).
“Kami mengapresiasi capaian makro yang ada, namun tetap ditemukan ketidaksesuaian antara target dan realisasi pada beberapa indikator kinerja,” ujar Sudarsono.
Sudarsono juga menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan legislatif ini menekankan bahwa program kerja tidak boleh sekadar menyerap anggaran, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan evaluasi LKPj Gubernur Kalteng tahun 2025, Komisi I meminta agar capaian kinerja Pemprov Kalteng ke depannya harus sepenuhnya berbasis hasil (outcome). “Setiap indikator capaian disusun secara jelas, terukur, dan dilengkapi dengan target waktu yang mendetail,” sebut Sudarsono.
Selain itu, Sudarsono juga meminta agar Pemprov Kalteng lebih meningkatkan kualitas Belanja Daerah. “Kualitas belanja daerah perlu ditingkatkan agar lebih efisien dan tepat sasaran,” tegasnya.
Secara umum, lanjut dia, legislatif memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Indikator makro pembangunan menunjukkan tren positif, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 74,86 dan penurunan angka kemiskinan yang kini menyentuh 4,94 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga 3,97 persen dengan Gini Ratio yang membaik di angka 0,292. Pertumbuhan ekonomi daerah pun tercatat stabil pada angka 4,80 persen.
Seluruh catatan dan rekomendasi dari komisi dan fraksi-fraksi dewan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan rekomendasi DPRD yang akan diserahkan secara resmi kepada pihak eksekutif. Melalui pengawasan ketat ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Kalimantan Tengah semakin meningkat pada periode berikutnya.
