PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, menyambut baik pelantikan dan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng. Pelantikan dan mutasi tersebut dilaksanakan pada Kamis (25/6/2026) dan dinilai menjadi bagian dari penyegaran organisasi pemerintahan.
Menurut Freddy, mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika birokrasi dan bertujuan meningkatkan kinerja organisasi. Ia berharap pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.
“Mutasi ini merupakan sesuatu yang alami dan dilakukan demi peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya, Jumat 26 Juni 2026.
Freddy secara khusus menyoroti penempatan pejabat pada sektor yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Menurutnya, penempatan Sutoyo dan dr Suyuti Syamsul merupakan langkah yang tepat karena keduanya memiliki pengalaman panjang di pemerintahan.
“Penempatan Pak Sutoyo dan dr Sayuti Syamsul menurut saya sangat tepat. Keduanya merupakan pejabat senior dengan pengalaman dan kapasitas yang sudah terbukti,” katanya.
Freddy mengatakan kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan signifikan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, diperlukan strategi yang tepat melalui ekstensifikasi, intensifikasi, serta inovasi dalam menggali berbagai potensi pendapatan daerah.
Menurutnya, penguatan PAD menjadi penting untuk memperluas ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Selain peningkatan pendapatan, tata kelola keuangan juga perlu diperkuat agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Freddy berharap kehadiran pejabat baru dapat memperkuat pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas juga dinilai harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan pejabat yang baru, kami berharap pengelolaan keuangan daerah semakin baik, transparan, akuntabel, sekaligus mampu mendorong peningkatan PAD di Kalimantan Tengah,” ucapnya.
(nra/matakalteng)
