PALANGKA RAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar agenda krusial dalam fungsi pengawasannya melalui Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026. Rapat ini berfokus pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalteng terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Jalannya Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan didampingi jajaran pimpinan dewan secara lengkap, yaitu Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III DPRD Kalteng. Kehadiran seluruh jimpinan dewan beserta anggota DPRD Prov. Kalteng dari berbagai fraksi menegaskan sinergi dan komitmen penuh lembaga legislatif dalam mengawal transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Dari unsur eksekutif, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah hadir mewakili Gubernur sekaligus bertindak sebagai juru bicara untuk menyampaikan jawaban serta tanggapan pemerintah daerah atas nota pengantar pertanggungjawaban APBD tersebut.
Catatan Strategis dan Evaluasi Fraksi
Dalam pemandangan umum yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi pendukung, dewan memberikan apresiasi atas capaian kinerja keuangan Pemprov Kalteng selama Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, sejumlah catatan kritis, saran, dan masukan konstruktif tetap disuarakan guna mengoptimalkan efektivitas program pembangunan di Bumi Tambun Bungi.
Beberapa poin utama yang menjadi sorotan fraksi-fraksi DPRD Kalteng meliputi:
-
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mendorong pemerintah daerah untuk terus menggali potensi sumber pendapatan baru serta menata kembali tata kelola retribusi dan pajak daerah.
-
Efektivitas Belanja Publik: Memastikan realisasi anggaran diprioritaskan pada sektor-sektor produktif, seperti percepatan pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan mutu pendidikan, serta fasilitas layanan kesehatan masyarakat.
-
Akuntabilitas dan Transparansi: Menekankan pentingnya pertanggungjawaban APBD yang berbasis kineja dan akurat agar setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah menyambut baik seluruh pemandangan umum, tanggapan, serta masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi pendukung DPRD Kalteng. Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen untuk menjadikannya bahan evaluasi mendalam agar pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 pada tahap selanjutnya dapat berjalan lancar.
Melalui Rapat Paripurna ke-4 ini, diharapkan kemitraan antara DPRD Prov. Kalteng dan Pemprov Kalteng terus terjalin erat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada kemajuan daerah.
