PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan pemerintah daerah agar arah pembangunan tahun 2026 benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Perencanaan yang tepat dinilai menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan merata dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Anggota DPRD Kalteng, Abdul Hafid, menegaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 harus dilakukan secara inklusif dan tepat sasaran, terutama dalam menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi daerah.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan di Kalimantan Tengah, mulai dari keterbatasan infrastruktur, pelayanan publik, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah yang perlu mendapat perhatian serius.
“Penyusunan RKPD 2026 harus berbasis pada data yang akurat dan kondisi riil di lapangan. Dengan perencanaan yang tepat, program pembangunan diyakini akan lebih efektif dan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat,” ujar Abdul Hafid, Kamis, 8 Januari 2026.
Ia mengatakan pembangunan daerah tidak boleh hanya berfokus pada satu sektor tertentu, melainkan harus mampu menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.
Sebagai wakil rakyat yang membidangi pembangunan dan pekerjaan umum, Abdul Hafid juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah pedalaman dan daerah yang masih sulit dijangkau.
Menurutnya, pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya memiliki peran besar dalam membuka akses masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian wilayah saja, tetapi harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,” katanya.
Selain infrastruktur, ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembinaan dan dukungan pemasaran agar mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam juga diminta tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan agar pembangunan jangka panjang dapat berjalan seimbang tanpa merusak ekosistem daerah.
Abdul Hafid berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, maupun masyarakat, dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan Kalimantan Tengah yang lebih merata, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (BME-2)
