PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah menyatakan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa yang menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan meminta sistem pilkada langsung tetap dipertahankan.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di DPRD Kalteng merupakan bagian dari hak demokrasi yang harus dihargai.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan mekanisme demokrasi yang memberi ruang kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya sendiri.
“Kami mendukung aspirasi mahasiswa yang meminta agar pilkada langsung tetap dipertahankan,” ujar Junaidi, Kamis, 15 Januari 2026.
Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam memilih kepala daerah secara langsung menjadi bagian penting dalam proses demokrasi di Indonesia.
Karena itu, DPRD Kalteng menerima dan menghargai berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah.
“Pilkada langsung merupakan hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya,” katanya.
Junaidi juga menegaskan DPRD Kalteng terbuka terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa selama dilakukan secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, penyampaian aspirasi secara damai menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap arah demokrasi dan kebijakan publik di Indonesia.
Sebelumnya, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di DPRD Kalteng dengan membawa sejumlah tuntutan, salah satunya menolak wacana pilkada dipilih melalui DPRD.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh pihak DPRD Kalteng untuk diteruskan kepada pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku. (BME-2)
