Palangka Raya – Ambruknya box culvert di kilometer 11 ruas Jalan Trans Kalimantan jalur Kasongan-Kereng Pangi, Kabupaten Katingan, memicu desakan agar pemerintah mengevaluasi kondisi infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jembatan dan box culvert di sepanjang ruas Trans Kalimantan. “Ini jalur vital Trans Kalimantan. BPJN perlu melakukan investigasi dan inventarisasi terhadap jembatan maupun box culvert yang rentan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya, Minggu (5/7/2026).
Hafid menilai pemerintah perlu memiliki basis data mengenai usia, kondisi, dan tingkat kelayakan setiap jembatan serta box culvert. Infrastruktur di kawasan rawan erosi, terutama bantaran sungai, menurutnya memerlukan perhatian lebih. Ia juga menyoroti kebijakan rehabilitasi infrastruktur yang belum sepenuhnya berbasis kondisi lapangan.
“Masih terlihat jembatan yang sebenarnya layak justru dibongkar atau direnovasi. Seharusnya ada data kualitas yang menjadi dasar penentuan prioritas perbaikan,” tambahnya.
Selain itu, Hafid menekankan perlunya pengawasan berkala terhadap kualitas pekerjaan box culvert yang baru dibangun maupun diperbaiki. Ia juga menyoroti lalu lintas kendaraan bermuatan berat, khususnya angkutan ODOL, yang dinilai memperparah kerusakan jalan. “Penindakan terhadap ODOL belum maksimal. Harus dilakukan secara tegas, berkelanjutan, dan terukur,” tegasnya.
Menurutnya, kapasitas jalan dan jembatan di Kalteng sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi, terutama distribusi hasil sumber daya alam. Karena itu, ia mendorong pemerintah merancang peningkatan kelas jalan sekaligus menyiapkan jalur alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tidak lumpuh ketika terjadi kerusakan.
“Trans Kalimantan merupakan jalur utama. Ke depan perlu dipersiapkan ruas jalan baru sehingga ketika terjadi gangguan, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan,” ujarnya.
Hafid menutup dengan harapan agar pemerintah menyusun perencanaan pembangunan jalan dan jembatan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Infrastruktur ini menjadi akses utama bagi aktivitas masyarakat sekaligus distribusi hasil sumber daya alam di KalimantanTengah. (Mhu)
