Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) terus menyita perhatian publik dan kalangan legislatif. Meski kebijakan penyesuaian harga umumnya menyasar BBM non-subsidi, efek dominonya dinilai merembet hingga ke sektor-sektor perekonomian riil masyarakat bawah. Salah satu kelompok masyarakat yang paling rentan merasakan imbas dari pergerakan harga energi ini adalah para nelayan tradisional yang bergantung penuh pada ketersediaan dan kestabilan harga BBM jenis Solar subsidi.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menegaskan bahwa persoalan BBM bagi nelayan bukan sekadar isu distribusi barang, melainkan urusan keberlangsungan hidup dan ketahanan ekonomi keluarga nelayan di pesisir Kalteng.
Efek Domino Kenaikan Harga Energi bagi Masyarakat Pesisir
Secara teori ekonomi, kenaikan harga BBM non-subsidi kerap memicu kenaikan suku cadang, pasokan perbekalan melaut, hingga biaya logistik secara umum. Ketika biaya operasional melaut melonjak, margin keuntungan nelayan terkikis secara signifikan. Dalam konteks wilayah pesisir Kalimantan Tengah—seperti di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat, hingga Sukamara—sebagian besar nelayan menggantungkan operasional perahu mereka pada BBM jenis solar.
Masalah utama yang kerap terjadi di lapangan bukan hanya ketersediaan Solar subsidi yang serba terbatas, tetapi juga potensi pergeseran konsumsi atau spillover effect. Ketika selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi semakin lebar, risiko migrasi konsumen non-subsidi ke BBM subsidi semakin tinggi. Kondisi ini memicu kelangkaan Solar di tingkat penambang dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), yang pada akhirnya semakin menyulitkan nelayan kecil untuk mendapatkan pasokan bakar saat hendak berangkat melaut.
Siti Nafsiah: Prioritaskan Kuota dan Kemudahan Akses Nelayan
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyampaikan bahwa pemerintah daerah beserta pihak-pihak terkait harus mengambil langkah antisipatif agar kestabilan pasokan energi untuk nelayan tetap terjaga.
Beberapa poin krusial yang disuarakan mencakup:
-
Kepastian Kuota Solar Subsidi: Memastikan bahwa alokasi Solar subsidi untuk sektor kelautan dan perikanan tidak tergerus oleh sektor-sektor non-prioritas atau oknum yang memanfaatkan celah perbedaan harga.
-
Kemudahan Layanan dan Birokrasi: Mempermudah mekanisme penerbitan surat rekomendasi bagi nelayan agar mereka dapat membeli Solar di SPBN atau SPBU resmi tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit.
-
Pengawasan Jalur Distribusi: Memperketat pengawasan di tingkat penyalur guna mencegah praktik spekulasi maupun penimbunan BBM yang merugikan masyarakat kecil.
Siti Nafsiah menekankan bahwa aktivitas melaut merupakan satu-satunya sumber penghasilan utama bagi masyarakat pesisir. Ketika harga perbekalan melaut naik sementara pasokan BBM sulit didapat, nelayan dihadapkan pada dua pilihan sulit: tetap melaut dengan risiko rugi atau tidak melaut sama sekali yang berdampak langsung pada dapur rumah tangga mereka.
Menjaga Ketahanan Pangan Laut dan Kesejahteraan Sosial
Kelancaran aktivitas nelayan di Kalteng tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga nelayan itu sendiri, melainkan juga berhubungan langsung dengan kestabilan pasokan dan harga ikan di pasar lokal. Jika operasional nelayan terganggu, pasokan hasil laut ke berbagai daerah di Kalimantan Tengah akan menurun. Hukum pasar akan berlaku: kelangkaan pasokan akan mendorong harga jual ikan di tingkat konsumen melonjak naik, yang pada akhirnya memicu inflasi bahan pangan di wilayah Kalteng.
Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kalteng mendorong pemangku kepentingan terkait, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), untuk terus berkoordinasi secara ketat. Langkah konkrit seperti penetapan kuota yang tepat sasaran, pembentukan SPBN tambahan di titik-titik pesisir strategis, serta pendampingan bagi nelayan tradisional menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sektor perikanan tangkap di Kalimantan Tengah.
Dengan adanya perhatian serius dan langkah nyata dari pemerintah beserta legislatif, diharapkan dampak dari dinamika harga BBM dapat diminimalisasi, sehingga nelayan Kalteng dapat terus melaut dengan aman, tenang, dan sejahtera.(HMS-NMS)
