PALANGKA RAYA – Pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) menuai perhatian serius dari jajaran DPRD Provinsi Kalteng.
Kondisi pemadaman yang meluas tersebut dinilai telah mengganggu berbagai lini aktivitas masyarakat, mulai dari sektor usaha micro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pelayanan publik, sehingga pemulihan pasokan listrik diminta segera dipercepat.
Anggota DPRD Kalteng, Sirajul Rahman, menyampaikan bahwa gangguan listrik yang kembali berulang setelah sempat normal beberapa pekan terakhir telah menimbulkan kerugian nyata di tengah masyarakat.
“Pemadaman bergilir oleh PLN berdampak pada kerugian masyarakat. Pedagang, pelaku UMKM, rumah tangga, hingga pedagang kecil yang aktivitasnya bergantung listrik ikut merasakan dampaknya,” ujar Sirajul, Selasa (28/7/2026).
Selain melumpuhkan sektor ekonomi kerakyatan, Sirajul menambahkan bahwa gangguan pasokan listrik juga menghambat kelancaran pelayanan publik, fasilitas umum, hingga sektor pendidikan.
“Kalau listrik padam, bukan hanya usaha yang terganggu. Pelayanan publik juga terdampak. Ini sangat disayangkan,” katanya.
Ketua DPW PKS Kalteng ini menilai pasokan energi listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang mendesak. Oleh sebab itu, ia mendesak PT PLN (Persero) untuk memprioritaskan percepatan penanganan teknis di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa semakin lama durasi pemadaman berlangsung, semakin besar dampak sosial dan ekonomi yang dialami warga. Di samping itu, PLN diminta lebih responsif dan transparan dalam menyampaikan informasi perkembangan perbaikan secara berkala.
Sirajul turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta melakukan langkah antisipasi mandiri selama proses pemulihan berlangsung, seraya memastikan pihak legislatif akan mengawal penanganan persoalan ini.
“Kami akan terus memantau penanganan gangguan ini dan mendorong PLN segera menyelesaikan kendala yang ada. Harus ada solusi cepat agar pemadaman tidak terus merugikan masyarakat,” tegasnya. (adv)
