BARITO TIMUR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari Fraksi Partai Golkar, Purdiono, mendorong Pemerintah Kabupaten Barito Timur agar mengalokasikan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk mendukung operasional aparatur di daerah. Langkah ini dinilai menjadi salah satu strategi penting dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Purdiono menilai, berkurangnya transfer dana pusat mengharuskan pemerintah daerah lebih adaptif dalam menggali potensi pendapatan. Namun, upaya tersebut, menurutnya, perlu ditopang dengan kesiapan operasional yang memadai bagi petugas di lapangan.
“Sekarang ini kan ada efisiensi atau pengurangan anggaran transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Karena itu pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan PAD. Tapi tentu ada variabel-variabel yang harus dipenuhi,” ujarnya di Tamiang Layang, Rabu, 25 Maret 2026.
Purdiono mengungkapkan, sektor pajak kendaraan bermotor, termasuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), merupakan salah satu sumber PAD yang cukup potensial. Berdasarkan data yang dihimpun, kontribusi sektor ini di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 dan 2025 mencapai sekitar Rp20 miliar.
Menurutnya, dana bagi hasil atau cost sharing dari sektor tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat kinerja aparatur, khususnya dalam menunjang operasional di lapangan. Purdiono menegaskan, hal ini juga telah menjadi kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan badan pendapatan di tingkat kabupaten.
“Dari pendapatan cost sharing itu, agar dianggarkan untuk biaya operasional pegawai-pegawai kita di daerah maupun badan pendapatan di kabupaten. Itu sudah menjadi kesepakatan,” katanya.
Purdiono menambahkan, kebutuhan operasional seperti dukungan transportasi, peningkatan sistem pelayanan, hingga insentif bagi petugas menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak serta memperluas basis penerimaan daerah. “Kita tidak mungkin meningkatkan pendapatan kalau kebutuhan operasional pegawai di daerah tidak dipenuhi,” terangnya.
Lebih lanjut, Purdiono juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk pembayaran pajak, pembaruan data kendaraan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. “Dengan langkah tersebut, kita harapkan potensi PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor di Barito Timur dapat terus meningkat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (BME-1)
