PALANGKA RAYA — Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menjadi saksi penting dalam perjalanan pergerakan demokrasi di Bumi Tambun Bungi. jajaran Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka yang menghadirkan Panglima Kodam, Kapolda Kalimantan Tengah, serta gabungan massa dari Aliansi Reformasi Militer Indonesia (REFORMATI) dan Aliansi Mahasiswa Palangka Raya.
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III DPRD Kalteng. Kehadiran unsur pimpinan dewan secara lengkap menegaskan komitmen legislatif dalam menjembatani aspirasi masyarakat sipil dengan jajaran aparatur keamanan dan pertahanan negara.
Wadah Dialog Terbuka dan Konstruktif
RDP yang berlangsung dalam suasana hangat namun penuh ketegasan ini difokuskan pada penyampaian substansi tuntutan yang dibawa oleh Aliansi REFORMATI dan perwakilan mahasiswa Palangka Raya. Para mahasiswa dan aktivis menyampaikan sejumlah poin kritis terkait evaluasi peran TNI-Polri dalam ruang publik sipil, penegakan hukum yang transparan, profesionalisme aparat penegak hukum, serta pentingnya menjaga nilai-nilai kebebasan berpendapat sesuai amanat Reformasi 1998.
Dalam forum tersebut, perwakilan Aliansi REFORMATI menegaskan bahwa tuntutan yang disuarakan bukanlah bentuk penolakan terhadap institusi keamanan negara, melainkan dorongan moral agar proses reformasi di tubuh militer dan kepolisian terus berjalan secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Perwakilan mahasiswa juga menekankan pentingnya jaminan perlindungan terhadap kebebasan akademik serta hak-hak sipil masyarakat di Kalimantan Tengah.
Respon Positif Jajaran Forkopimda
Menanggapi berbagai masukan dan desakan tersebut, Pangdam dan Kapolda Kalteng menyambut baik pelaksanaan RDP ini sebagai ruang dialog yang demokratis dan persuasif. Pangdam menyampaikan apresiasi atas kekritisan para mahasiswa dan menegaskan bahwa jajaran militer senantiasa berkomitmen menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku, serta mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam mengawal keutuhan wilayah.
Senada dengan Pangdam, Kapolda Kalteng menekankan bahwa pihak kepolisian terbuka terhadap setiap kritik dan masukan demi perbaikan institusi Polri. Kapolda menjamin keberlangsungan ruang demokrasi di wilayah Kalimantan Tengah agar tetap aman, kondusif, dan bebas dari tindakan represif, sembari mengajak elemen mahasiswa untuk terus berkolaborasi menjaga stabilitas keamanan daerah.
Komitmen Pimpinan DPRD Kalteng
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang didampingi oleh ketiga Wakil Ketua DPRD Kalteng, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang hadir. Pimpinan legislatif menilai kehadiran jajaran petinggi Pangdam, Kapolda, serta Aliansi REFORMATI dalam satu forum merupakan wujud kedewasaan berdemokrasi yang patut dicontoh.
DPRD Kalteng secara resmi menerima poin-poin tuntutan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Aliansi REFORMATI serta Aliansi Mahasiswa Palangka Raya. Ketua DPRD Kalteng berjanji akan mengawal dan meneruskan poin aspirasi tersebut ke tingkat pemerintah pusat serta DPR RI guna ditindaklanjuti secara berjenjang. Selain itu, DPRD Kalteng berencana membentuk tim kerja lintas komisi untuk memantau implementasi dari kesepakatan dan komitmen yang telah dicapai dalam RDP ini.
Rapat Dengar Pendapat diakhiri dengan penandatanganan berita acara komitmen bersama antara jimpinan DPRD Kalteng, Pangdam, Kapolda Kalteng, dan perwakilan Aliansi REFORMATI serta Aliansi Mahasiswa Palangka Raya. Pertemuan bersejarah ini ditutup secara damai dan tertib, mempertegas Kalimantan Tengah sebagai wilayah yang menjunjung tinggi semangat dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai isu kebangsaan.
