Palangka Raya – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, secara resmi telah dimulai pada Senin (6/1/2025). Program ini disebut sebagai langkah besar dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia untuk mengatasi masalah malnutrisi, stunting, serta mendorong penguatan ekonomi lokal.
Pada tahap awal ini, program MBG diimplementasikan di 190 titik yang tersebar di 26 dari 38 provinsi di Indonesia. Namun sayang, dari ke-26 provinsi tersebut ternyata tidak termasuk Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Tidak masuknya Kalteng dalam implementasi MBG saat ini pun mendapat respon Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong.
“Kita berharap kepada pemerintah pusat agar Kalteng tetap menjadi perhatian juga terkait MBG ini,” kata Arton, Rabu (8/1/2025).
Ia mengungkapkan bahwa telah menerima kabar bahwa Bumi Tambun Bungai belum bisa melaksanakan program MBG, padahal menurutnya juga Kalteng telah siap untuk mengimplementasikan program tersebut.
“Karena kita mendengar beberapa informasi bahwa Kalteng tidak menerima pilot project tersebut, padahal Kalteng sendiri sangat siap menerima pilot project MBG ini,” tuturnya.
Lebih lanjut, mantan Bupati Gunung Mas ini menilai bahwa program MBG cukup bermanfaat bagi masyarakat atau anak-anak usia sekolah, khususnya salah satu langkah untuk menunjang Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
“Harapan kita, ini (Kalteng) dapat diperhatikan pemerintah pusat, sehingga Kalteng dimasa yang akan datang juga mendapatkan porsi perhatian yang cukup, atau tidak di anak tiri kan dalam pembangunan bangsa ini,” ujarnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Kemudian, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa program ini akan dibagi dalam dua jadwal namun tiap anak tetap menerima satu kali makan gratis. Makan Bergizi Gratis diberikan satu kali kepada tiap anak. Namun, menu makan yang diberikan akan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori tiap anak.
Dadan juga menjelaskan, anak PAUD hingga sekolah dasar (SD) akan diberikan makan gratis sebagai makan pagi. Sementara siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) menerima makan gratis sebagai makan siang.
Adapun terkait usulan susu ikan dalam menu, Badan Gizi Nasional menyebut implementasinya bakal disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Untuk daerah yang kaya dengan susu maka pihaknya akan memberikan susu biasa. Sementara bagi daerah yang kaya dengan protein ikan, kemungkinan akan diberikan susu ikan dalam menu makan gratisnya. (JN)
