PALANGKA RAYA – Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat sorotan DPRD Kalteng. Kondisi tersebut dinilai cukup mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada listrik untuk menjalankan usahanya.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi mengatakan, pihaknya tidak sependapat jika masyarakat Kalteng masih harus terkena dampak pemadaman bergilir.
“Lembaga kami tidak sependapat dengan kebijakan PLN yang memasukkan Kalimantan Tengah dalam skema pemadaman bergilir. Hal ini membuat masyarakat Kalteng merasa dirugikan,” kata Junaidi, Sabtu (8/8/2026).
Menurutnya, Kalteng merupakan salah satu daerah yang memiliki pembangkit listrik dengan kapasitas cukup besar. Bahkan, total kapasitas sejumlah pembangkit disebut mencapai lebih dari 600 megawatt (MW), sementara kebutuhan listrik saat beban puncak di Kalteng sekitar 190 MW.
“Kalau memang ada kekurangan pasokan di wilayah lain yang menerima suplai listrik dari Kalimantan Tengah, jangan sampai penyelesaiannya justru dibebankan kepada masyarakat Kalteng melalui pemadaman bergilir,” tegasnya.
Junaidi juga menyoroti dampak pemadaman terhadap dunia usaha. Menurutnya, pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang cukup terdampak karena banyak kegiatan produksi menggunakan peralatan listrik.
“Yang kami harapkan adalah adanya solusi yang adil. Masyarakat membutuhkan kepastian pasokan listrik, terutama pelaku usaha yang kegiatan sehari-harinya sangat bergantung pada listrik,”ungkapnya.
