PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Hj. Siti Nafsiah, mendesak pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah provinsi untuk serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses.
Menurut Siti, reses adalah sarana strategis bagi anggota dewan untuk menyerap langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Aspirasi yang disampaikan tidak boleh hanya menjadi catatan atau laporan semata, tetapi harus diwujudkan oleh pemerintah.
“Kami turun ke lapangan, bertemu langsung dengan masyarakat, mendengar keluhan serta usulan mereka. Semua itu tidak boleh berhenti di atas kertas. Pemerintah harus serius menangani dan merealisasikan kebutuhan mendesak masyarakat,” tegas Siti Nafsiah, Senin (16/12/2024).
Politisi perempuan dari Fraksi Golkar ini mengungkapkan, beberapa aspirasi yang dominan disampaikan warga selama reses antara lain perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga kebutuhan dasar seperti penyediaan air bersih dan listrik di wilayah pedalaman.
“Masyarakat di pelosok Kalteng masih kesulitan mendapatkan infrastruktur dasar. Jalan banyak yang rusak, fasilitas pendidikan terbatas, dan layanan kesehatan belum merata. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Siti juga menekankan pentingnya peran Pemprov dan Pemkab untuk mendorong perekonomian berbasis potensi lokal. Menurutnya, pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga harus berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat.
“Pemerintah jangan hanya fokus membangun jalan atau gedung saja, tetapi bagaimana ekonomi rakyat bisa tumbuh dan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercapai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Siti mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Kalteng. Ia berharap aspirasi masyarakat dari hasil reses menjadi bahan pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kami di DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar terealisasi melalui kebijakan pemerintah. Tentu ini butuh kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif,” pungkas Siti Nafsiah. (Mitra/ovi/kpg)
